JAKARTA — Sebuah percakapan selama hampir empat jam di sebuah tempat di Jakarta membuka kembali perdebatan mengenai dugaan transaksi suara dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
Percakapan itu berlangsung antara Haji Raden Mas Khalilur Rahman Abdullah Sahlawiy yang di kenal dengan panggilan Gus Lilur dan sejumlah Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU). Menurut Khalilur Rahman, pembicaraan tersebut tidak berhenti pada dinamika organisasi, tetapi menyentuh isu yang jauh lebih sensitif: dugaan pemberian uang muka atau down payment (DP), lokasi penyerahan, hingga dugaan tempat pelunasan.
Salah satu lokasi yang disebut dalam percakapan tersebut adalah Hotel Fatma di Jombang. Gus Lilur mengaitkan hotel itu dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Pernyataan tersebut merupakan klaim yang disampaikan oleh Gus lilur dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Karena itu, setiap informasi mengenai dugaan transaksi suara tetap membutuhkan verifikasi, bukti, serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.
Namun justru di titik inilah kritik Khalilur Rahman mengambil bentuk yang berbeda.
Ia tidak hanya berbicara mengenai dugaan transaksi.
Ia memilih sebuah metafora: aktor.
Ketika Politik Organisasi Menjadi Sebuah Panggung
Menurut Gus Lilur, seorang aktor sejati mampu memainkan karakter dengan begitu meyakinkan sehingga penonton seolah lupa bahwa yang mereka lihat hanyalah sebuah peran.
Metafora itu kemudian ia gunakan untuk mengkritik sikap Gus Ipul dalam polemik Muktamar.
Gus Lilur mempertanyakan bagaimana seorang figur dapat tampil sebagai penjaga moral dan integritas Muktamar, sementara di ruang publik masih beredar tudingan mengenai dugaan transaksi suara.
Namun, tudingan tersebut tetap berada pada ranah pernyataan dan kritik narasumber. Belum tepat apabila tudingan tersebut diperlakukan sebagai fakta hukum sebelum terdapat pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Gus Ipul telah membantah tudingan mengenai adanya aliran dana korupsi untuk pembiayaan Muktamar dan meminta pihak yang menuduh menunjukkan bukti.
Dengan demikian, polemik ini memperlihatkan dua posisi yang berseberangan: tudingan di satu sisi dan bantahan di sisi lainnya.
Di antara keduanya, terdapat satu elemen yang jauh lebih menentukan: bukti.
Empat Jam Percakapan dan Pertanyaan yang Tersisa
Gus Lilur mengatakan, perbincangan dengan sejumlah tokoh PWNU tersebut berlangsung sekitar empat jam.
Menurut dia, salah satu bagian percakapan justru membuatnya tertawa sekaligus berpikir.
Ia menceritakan adanya pertanyaan dari seorang sahabatnya yang disebut berasal dari wilayah Sumatera mengenai bagaimana seorang figur dapat tampil seolah tidak mengetahui adanya persoalan transaksi suara, ketika isu tersebut terus menjadi pembicaraan.
Dari percakapan itulah muncul istilah “Aktor Sejati”.
Bagi Gus Lilur, istilah tersebut merupakan kritik terhadap apa yang ia persepsikan sebagai kemampuan seorang figur memainkan peran di tengah kontroversi.
Tetapi di luar metafora tersebut, terdapat persoalan yang jauh lebih penting untuk dijawab.
Benarkah transaksi suara terjadi?
Jika benar, siapa yang terlibat?
Bagaimana mekanismenya?
Di mana transaksi dilakukan?
Berapa nilainya?
Dan yang paling penting, apa bukti yang dapat diverifikasi?
Bukan Perang Narasi
Polemik seperti ini tidak seharusnya berhenti sebagai perang narasi.
Sebab semakin besar tudingan yang dilemparkan, semakin besar pula kebutuhan terhadap bukti.
Begitu pula sebaliknya.
Semakin keras sebuah tudingan dibantah, semakin penting pula penjelasan yang transparan agar publik dapat menilai persoalan berdasarkan fakta.
Dalam konteks organisasi sebesar NU, persoalan tersebut memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar perselisihan antarindividu.
Muktamar merupakan bagian penting dari mekanisme organisasi. Karena itu, setiap tudingan mengenai jual beli suara, pemberian uang, atau transaksi untuk memengaruhi keputusan organisasi menyentuh persoalan serius mengenai integritas proses pengambilan keputusan.
Itulah sebabnya publik memiliki kepentingan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya.
Bukan untuk memenangkan salah satu pihak.
Melainkan untuk memastikan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara.
“Buka Topengmu”
Dalam pernyataannya, Khalilur Rahman menggunakan kalimat “Buka dulu topengmu” sebagai simbol kritik.
Kalimat itu menggambarkan tuntutan agar persoalan yang selama ini berkembang di ruang publik dibuka secara terang.
Ia juga menyerukan agar pihak yang menurutnya berkaitan dengan persoalan tersebut berani memberikan penjelasan.
Namun pada akhirnya, metafora tentang “aktor” tidak akan menyelesaikan polemik.
Begitu pula tudingan dan bantahan.
Yang dapat menyelesaikannya adalah fakta.
Jika tudingan benar, bukti harus berbicara.
Jika tudingan tidak benar, bantahan harus didukung penjelasan dan data yang dapat diuji.
Dan apabila terdapat pihak yang dirugikan oleh tudingan tanpa dasar, mekanisme hukum maupun hak jawab tetap tersedia.
Publik Menunggu Jawaban
Polemik Muktamar NU pada akhirnya membawa publik pada sebuah pertanyaan sederhana namun fundamental:
Apakah proses pengambilan keputusan dalam Muktamar berlangsung sepenuhnya tanpa transaksi suara?
Pertanyaan tersebut tidak seharusnya dijawab dengan kemarahan.
Tidak pula dengan panggung retorika.
Ia harus dijawab dengan fakta.
Sebab bagi organisasi sebesar NU, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi satu atau dua nama.
Yang jauh lebih besar adalah kepercayaan warga NU dan masyarakat Indonesia terhadap integritas organisasi.
Karena itu, ketika berbagai tudingan dan bantahan terus beredar, publik layak menunggu satu hal:
bukan siapa yang paling pandai memainkan peran, melainkan siapa yang mampu menghadirkan bukti.
Dan di situlah panggung sesungguhnya berakhir.
Fakta mengambil alih cerita.
