Berita

Aspal Gebangan–Tokelan Diduga Tak Sesuai Spesifikasi: Rp631 Juta Lebih, Jangan Sampai Tebal Kontrak, Tipis Kenyataan!

×

Aspal Gebangan–Tokelan Diduga Tak Sesuai Spesifikasi: Rp631 Juta Lebih, Jangan Sampai Tebal Kontrak, Tipis Kenyataan!

Sebarkan artikel ini
Aspal boleh terlihat mulus, tetapi kualitas tidak boleh hanya bagus di atas kertas. Proyek Jalan Gebangan–Tokelan senilai Rp631,6 juta lebih kini dipertanyakan. Ketebalan aspal, volume material, hingga pengawasan pekerjaan perlu diuji secara transparan. Uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan, bukan sekadar diaspal!

SITUBONDO — Pembangunan jalan menggunakan uang rakyat semestinya menghasilkan kualitas yang bisa dirasakan masyarakat, bukan justru melahirkan sederet pertanyaan. Namun, proyek Pemeliharaan Jalan Ruas Gebangan–Tokelan, Kabupaten Situbondo, kini menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian ketebalan aspal, volume material, hingga mekanisme pengujian mutu pekerjaan.

Proyek dengan nilai anggaran Rp631.631.726,21 yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Bidang Bina Marga dan dikerjakan oleh CV Situbondo tersebut dipersoalkan Heppy, pemerhati publik sekaligus putra daerah Situbondo.

Persoalan ini bukan sekadar soal jalan terlihat mulus atau tidak. Yang dipertanyakan adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar: apakah uang negara sebesar itu benar-benar menghasilkan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, volume kontrak, dan standar mutu yang telah ditetapkan?

Sebab, dalam proyek pemerintah, aspal hitam bukan bukti otomatis bahwa pekerjaan telah memenuhi standar. Foto dokumentasi bukan pengganti pengujian laboratorium. Berita acara bukan pula alasan untuk menutup pertanyaan mengenai kualitas fisik pekerjaan.

Jalan boleh tampak mulus, tetapi pertanggungjawabannya tidak boleh sekadar mulus di atas kertas.

KETEBALAN 4 CM, HASIL PENGUKURAN DISEBUT 3,1 CM: ASPAL BERKURANG ATAU ADA PENJELASAN TEKNIS?

Salah satu persoalan yang disampaikan Heppy berkaitan dengan lapisan Asphalt Concrete-Wearing Course (AC-WC).

Menurut keterangannya, ketebalan lapisan aspal yang dipersyaratkan dalam pekerjaan tersebut adalah 4 sentimeter. Namun, berdasarkan pengukuran yang diklaim dilakukannya di lapangan, ketebalan rata-rata disebut berada di kisaran 3,1 sentimeter.

Apabila hasil pengukuran tersebut benar dan dapat dikonfirmasi melalui pengujian teknis yang sah serta representatif, terdapat selisih sekitar 0,9 sentimeter dari ketebalan yang dipersyaratkan.

Heppy juga membandingkan estimasi kebutuhan material berdasarkan kontrak sekitar 183,31 ton dengan estimasi realisasi fisik yang menurut perhitungannya berkisar 143,06 ton.

Dengan demikian, muncul selisih estimasi sekitar 40,25 ton yang membutuhkan penjelasan dan verifikasi teknis.

Tentu, perhitungan tersebut tidak serta-merta menjadi bukti kekurangan volume. Panjang dan lebar hamparan, kepadatan campuran, berat jenis, ketebalan setelah pemadatan, serta dokumen pelaksanaan harus diperiksa secara menyeluruh.

Namun, pertanyaan mendasarnya tidak bisa dihindari: jika kontrak mensyaratkan ketebalan 4 sentimeter, apakah hasil pekerjaan benar-benar memenuhi ketentuan tersebut?

Jangan sampai dalam dokumen aspal tampil gagah setebal 4 sentimeter, tetapi ketika diukur di lapangan justru muncul angka yang berbeda.

Kalau memang sesuai, buktikan dengan data. Kalau tidak sesuai, jangan berharap persoalan selesai hanya karena permukaan jalan sudah terlihat hitam.

Baca juga:
Pengusaha Wajib Bayar Royalti atas Musik yang Diputar di Tempat Umum

TIKET TIMBANGAN AMP DIPERTANYAKAN: JANGAN SAMPAI TONASE LEBIH TEBAL DARIPADA ASPALNYA

Persoalan berikutnya menyangkut dokumen pengiriman material dari Asphalt Mixing Plant (AMP).

Heppy mempertanyakan kesesuaian tonase yang tercantum dalam delivery order (DO), surat jalan, catatan timbangan AMP, serta jumlah material yang benar-benar digunakan pada pekerjaan tersebut.

Ia menduga terdapat kemungkinan perbedaan antara pencatatan tonase dan realisasi fisik di lapangan.

Dugaan ini perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen asli, catatan timbangan, waktu pengiriman, jumlah ritase kendaraan, kapasitas angkut, hingga bukti penerimaan material di lokasi pekerjaan.

Semuanya harus dicocokkan, bukan sekadar saling menunjukkan dokumen yang belum tentu menggambarkan keseluruhan proses.

Apabila data pengiriman dan realisasi memang sesuai, penyedia jasa semestinya dapat menjelaskannya secara terbuka dengan bukti yang dapat diperiksa.

Namun, jika ditemukan selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, persoalan tersebut patut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai kewenangan.

Sebab, tiket timbangan bukan aksesori administrasi proyek. Dokumen tersebut merupakan bagian dari jejak pertanggungjawaban material yang pembiayaannya berasal dari uang negara.

Jangan sampai yang paling berat justru angka dalam laporan, sementara material di lapangan masih menyisakan tanda tanya.

CORE DRILL JANGAN HANYA MENGUJI TITIK YANG PALING BAGUS

Sorotan lain mengarah pada pengujian core drill, yakni pengambilan sampel inti aspal untuk memeriksa ketebalan dan karakteristik lapisan perkerasan.

Heppy mempertanyakan apakah titik pengambilan sampel telah ditentukan secara acak, representatif, dan sesuai prosedur teknis.

Ia juga menyampaikan dugaan bahwa pemilihan titik pengujian berpotensi tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi pekerjaan secara keseluruhan.

Pernyataan tersebut masih membutuhkan pembuktian. Karena itu, pemeriksaan perlu mencakup metode penentuan titik, dokumentasi pengambilan sampel, berita acara, jumlah sampel, serta hasil pengujian laboratorium.

Pengujian mutu tidak semestinya sekadar menghasilkan angka yang terlihat baik dalam laporan. Hasilnya harus mampu memberikan gambaran objektif mengenai kualitas pekerjaan.

Jika metode pengujian sudah sesuai, tunjukkan dokumentasinya. Jika ada kekurangan prosedur, lakukan pengujian ulang melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai proyek diuji hanya untuk mendapatkan angka yang menyenangkan, bukan untuk mengetahui kondisi pekerjaan yang sebenarnya.

Yang perlu dicari bukan titik aspal paling tebal, melainkan gambaran mutu pekerjaan secara menyeluruh.

PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS: JANGAN HANYA KUAT DI TANDA TANGAN

Heppy meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, dan Dinas PUPP Bidang Bina Marga memberikan penjelasan mengenai dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut.

Baca juga:
Warga Wringin Anom Keluhkan Gangguan Keamanan, GKS Basra dan LIRA Temui Dinsos Situbondo

Menurutnya, pengawasan proyek tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi, laporan progres, dokumentasi foto, ataupun penandatanganan berita acara.

Pengawasan harus memastikan kesesuaian spesifikasi kontrak, volume material, ketebalan lapisan, metode pelaksanaan, hasil pengujian, hingga kualitas akhir pekerjaan.

“Pengawasan dari Dinas PUPP dan konsultan pengawas digaji menggunakan uang rakyat untuk memastikan kualitas infrastruktur. Jika penyimpangan kasat mata seperti ini dibiarkan, maka patut diduga ada pembiaran atau kongkalikong yang mencederai prinsip transparansi anggaran,” tegas Heppy.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan dugaan narasumber, bukan kesimpulan redaksi mengenai adanya pembiaran ataupun kongkalikong.

Untuk memastikan ada atau tidaknya kelalaian maupun pelanggaran, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, laporan pengawasan, hasil pengujian, proses pembayaran, dan berita acara penerimaan pekerjaan.

Namun, publik berhak mempertanyakan satu hal: siapa yang memastikan kualitas pekerjaan sebelum proyek dinyatakan memenuhi persyaratan dan dibayarkan?

Jangan sampai ketika proyek berjalan, pengawasan mengaku bekerja. Ketika pekerjaan dipersoalkan, publik justru harus menunggu siapa yang bersedia menjelaskan.

Jabatan pengawasan bukan sekadar nama dalam struktur proyek. Ada tanggung jawab profesional yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

INSPEKTORAT, BPK, HINGGA KEJAKSAAN DIMINTA TIDAK SEKADAR MELIHAT LAPORAN

Heppy menyatakan tengah mengonsolidasikan dokumentasi hasil investigasi, termasuk bukti pengukuran ketebalan menggunakan alat ukur presisi dan salinan papan informasi proyek.

Ia berencana menyampaikan laporan resmi kepada Inspektorat Kabupaten Situbondo, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparat penegak hukum, Kejaksaan Negeri Situbondo, serta kanal pengaduan nasional SP4N-LAPOR!.

Pemeriksaan yang diharapkan meliputi:

  1. Ketebalan AC-WC: Apakah hasil pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak?
  2. Volume material: Apakah kebutuhan dan realisasi material dapat dibuktikan melalui perhitungan teknis?
  3. Tiket timbangan AMP: Apakah DO, surat jalan, catatan timbangan, dan bukti pengiriman saling sesuai?
  4. Pengujian core drill: Apakah penentuan titik, pengambilan sampel, dan hasil laboratorium telah memenuhi prosedur?
  5. Pengawasan pekerjaan: Apakah laporan konsultan pengawas sesuai dengan kondisi fisik di lapangan?
  6. Pembayaran proyek: Apakah pembayaran didasarkan pada volume dan mutu pekerjaan yang benar-benar diterima?

Apabila pemeriksaan menemukan kekurangan volume, ketidaksesuaian mutu, atau pelanggaran kontrak, pihak berwenang diharapkan menetapkan tindak lanjut sesuai ketentuan administratif, kontraktual, maupun hukum yang berlaku.

Yang dibutuhkan bukan saling lempar pernyataan, apalagi perang opini antara pemerhati publik dan pelaksana proyek.

Baca juga:
Jam Mengajar Guru Dikurangi Jadi 16 Jam per Minggu

Biarkan dokumen dibuka, material dihitung, sampel diuji, dan hasil pemeriksaan disampaikan secara objektif.

Sebab, jika seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, pemeriksaan justru menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa tidak ada persoalan yang perlu ditutupi.

UANG RAKYAT BUKAN UNTUK MEMBIAYAI ASPAL YANG HANYA BAGUS DI FOTO

Nilai Rp631.631.726,21 bukan angka kecil. Di balik setiap rupiah anggaran tersebut terdapat kewajiban untuk menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat tidak membayar pembangunan agar hanya mendapatkan permukaan jalan yang tampak hitam dalam dokumentasi. Masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan sesuai spesifikasi, volume, dan mutu yang telah diperjanjikan.

Jika ketebalannya 4 sentimeter, buktikan melalui pengujian yang sah.

Jika tonasenya sesuai, tunjukkan catatan timbangannya.

Jika pengawasannya berjalan, perlihatkan laporan dan dokumentasi pemeriksaannya.

Jika pembayaran telah dilakukan, pastikan dasar pembayarannya sesuai dengan pekerjaan yang benar-benar diterima.

Tidak ada alasan bagi proyek yang dibiayai uang rakyat untuk alergi terhadap pertanyaan publik.

Justru proyek yang dikerjakan dengan benar semestinya tidak kesulitan menjawab kritik menggunakan data dan bukti.

Jangan sampai yang tebal hanya angka dalam kontrak, yang tipis justru aspal di lapangan, sementara tanggung jawab pengawasan malah menghilang di balik tumpukan administrasi.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan jalan yang sekadar terlihat mulus untuk kepentingan dokumentasi. Mereka membutuhkan jalan yang kualitasnya sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.

Karena uang rakyat bukan uang tanpa pemilik. Setiap rupiah wajib memiliki pertanggungjawaban.

Aspal bisa menutupi permukaan jalan, tetapi tidak boleh digunakan untuk menutupi pertanyaan publik.

RUANG KLARIFIKASI DAN HAK JAWAB

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan ketidaksesuaian ketebalan, volume material, dan mekanisme pengujian proyek tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi belum menyimpulkan adanya kerugian negara, penyimpangan anggaran, ataupun tindak pidana.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab secara proporsional kepada CV Situbondo selaku pelaksana pekerjaan, PPK, konsultan pengawas, serta Dinas PUPP Kabupaten Situbondo.

Redaksi juga mendorong pihak-pihak terkait menyampaikan dokumen dan penjelasan teknis yang relevan agar persoalan ini dapat diuji secara objektif, berimbang, dan transparan.

Sebab, dalam penggunaan uang negara, yang dibutuhkan bukan sekadar pengakuan bahwa pekerjaan telah selesai, melainkan bukti bahwa pekerjaan benar-benar sesuai dengan apa yang dibayarkan.