Berita

BANGUNAN SUDAH BERDIRI, ANGGARAN MASIH SEMBUNYI: MI SLIWUNG JANGAN JADI PANGGUNG TEKA-TEKI

×

BANGUNAN SUDAH BERDIRI, ANGGARAN MASIH SEMBUNYI: MI SLIWUNG JANGAN JADI PANGGUNG TEKA-TEKI

Sebarkan artikel ini

SITUBONDO – Pembangunan gedung di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sliwung, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, mulai menuai sorotan. Setelah sekitar 25 hari pengerjaan, bangunan terus menunjukkan perkembangan fisik. Namun, sejumlah pertanyaan mendasar justru belum mendapatkan jawaban, mulai dari sumber pendanaan, nilai anggaran, identitas pengusul bantuan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan.

Tim Investigasi LPKAN menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Sebab, bangunan boleh terus berdiri, tetapi transparansi tidak semestinya tertinggal di belakang.

Sorotan semakin menguat setelah pengasuh Pesantren Darun Najah, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, mengaku tidak mengetahui secara detail program pembangunan maupun sumber pembiayaannya. Dalam keterangannya, ia menyebut pengajuan bantuan dilakukan oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan Ust Jun dari Bondowoso.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan baru. Siapa sebenarnya Ust Jun? Dalam kapasitas apa pengajuan dilakukan? Atas nama MI, yayasan, atau pesantren? Adakah mandat dan persetujuan resmi dari pihak lembaga?

Pertanyaan itu penting dijawab melalui dokumen, bukan sekadar penjelasan lisan.

PAPAN INFORMASI NIHIL, PROYEK MENJADI TEKA-TEKI

Berdasarkan dokumentasi lapangan Selasa (10/11/2026), terlihat pembangunan menggunakan konstruksi dinding bata ringan dengan perancah penyangga dari bambu. Namun, dalam dokumentasi tersebut tidak terlihat papan informasi kegiatan pembangunan.

Apabila kegiatan menggunakan bantuan pemerintah atau program yang mensyaratkan keterbukaan informasi, identitas kegiatan, sumber dana, nilai anggaran, pelaksana, dan waktu pengerjaan perlu dijelaskan sesuai ketentuan.

Istilah proyek siluman pun mencuat sebagai sindiran atas minimnya informasi. Meski demikian, istilah tersebut bukan kesimpulan bahwa pembangunan ilegal. Status administrasi dan sumber pendanaan masih harus dibuktikan.

25 HARI PEMBANGUNAN, KESELAMATAN PEKERJA JANGAN DIABAIKAN

Persoalan lain menyangkut penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Berdasarkan informasi yang dihimpun, pekerja disebut tidak mendapatkan atau tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara memadai.

Baca juga:
Warga Pancor Resah, Bilyard Milik Inisial J Beroperasi Hingga Dini Hari

Jika benar, kondisi tersebut harus segera dievaluasi. Pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan, terlebih ketika menggunakan perancah dan melakukan pekerjaan pada bagian bangunan yang membutuhkan penyangga.

Keselamatan pekerja bukan perlengkapan pelengkap. UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi salah satu dasar perlindungan tenaga kerja.

DELAPAN PEKERJA, UPAH HARIAN IKUT DISOROT

Tim investigasi memperoleh informasi terdapat delapan pekerja, terdiri atas empat tukang dengan upah sekitar Rp120.000–Rp130.000 per hari dan empat pekerja pembantu sekitar Rp105.000 per hari.

Dengan asumsi seluruhnya bekerja selama 25 hari, estimasi pembayaran upah mencapai Rp22,5 juta hingga Rp23,5 juta. Angka tersebut merupakan perhitungan berdasarkan informasi lapangan, bukan hasil pemeriksaan bukti pembayaran.

Sementara itu, kepala tukang disebut jarang berada di lokasi dan hanya sesekali memberikan arahan. Informasi ini perlu diklarifikasi untuk memastikan bagaimana pengawasan teknis dan pengendalian mutu bangunan dilakukan.

KEPALA SEKOLAH BELUM MEMBERIKAN TANGGAPAN

Dalam upaya memenuhi prinsip keberimbangan, tim telah mengirimkan pesan konfirmasi kepada kepala sekolah MI Sliwung melalui WhatsApp. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan.

Tim Investigasi LPKAN mendorong penjelasan terbuka mengenai sumber dana, nilai anggaran, proposal bantuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar teknis, identitas pelaksana, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan pekerjaan.

Apabila menggunakan dana pemerintah, instansi pemberi bantuan dan aparat pengawasan internal perlu melakukan verifikasi sesuai kewenangannya.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi kepala sekolah, ketua yayasan, pengasuh Pesantren Darun Najah, Ust Jun dari Bondowoso, serta pihak pelaksana pembangunan.

Belum adanya tanggapan tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas dugaan yang berkembang.

GEDUNG BOLEH BERDIRI, PERTANGGUNGJAWABAN JANGAN TERSEMBUNYI

Pembangunan fasilitas pendidikan tentu patut didukung. Namun, dukungan bukan berarti masyarakat harus berhenti bertanya.

Baca juga:
“Bukan Sekadar Susunan Nama, Formatur PBNU Didorong Hadirkan Kepengurusan Profesional dan Merata”

Jangan sampai tembok semakin kokoh, tetapi transparansi justru semakin rapuh. Jangan sampai bangunan selesai, sementara asal-usul anggaran dan pertanggungjawabannya masih menjadi teka-teki.

Redaksi akan terus menelusuri persoalan ini dengan mengedepankan fakta, dokumen, dan klarifikasi seluruh pihak.

TRANSPARANSI BUKAN ANCAMAN, MELAINKAN TANGGUNG JAWAB.