Berita

Bang Don, Ketua Investigasi LPK Jatim, Desak Bendahara Desa Tanjung Pecinan Transparan soal Pengelolaan Dana Proyek DD 2026

×

Bang Don, Ketua Investigasi LPK Jatim, Desak Bendahara Desa Tanjung Pecinan Transparan soal Pengelolaan Dana Proyek DD 2026

Sebarkan artikel ini

SITUBONDO — Pengelolaan sejumlah proyek yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026 di Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, menjadi sorotan. Pasalnya, berdasarkan informasi yang disampaikan Lembaga Pengawas Korupsi (LPK) Jawa Timur, masih terdapat sejumlah pekerjaan fisik yang disebut belum direalisasikan, meskipun anggarannya dikabarkan telah dicairkan.

Kondisi tersebut mendorong Bang Don, Ketua Investigasi LPK Jawa Timur, meminta pemerintah desa, khususnya bendahara desa, memberikan penjelasan terbuka mengenai tata kelola keuangan, mekanisme pencairan, hingga realisasi anggaran proyek yang telah direncanakan.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat (30/10/2026). Bang Don menilai, transparansi dan pertanggungjawaban keuangan desa merupakan hal penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai peruntukannya.

“Kami meminta bendahara desa tidak lepas tangan. Bendahara memiliki tanggung jawab dalam tata kelola dan administrasi keuangan desa. Oleh karena itu, harus ada penjelasan yang transparan mengenai aliran dana, pencairan anggaran, serta realisasi setiap pekerjaan proyek yang telah dianggarkan,” tegas Bang Don.

Menurutnya, terdapat informasi mengenai dana proyek bernilai ratusan juta rupiah yang disebut telah berada dalam penguasaan kepala desa. Sementara itu, sejumlah pekerjaan fisik dikabarkan belum terlaksana. Informasi tersebut, menurut Bang Don, perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

“Kami tidak ingin anggaran Dana Desa hanya tercatat dalam laporan administrasi, tetapi realisasi pekerjaan di lapangan justru tidak jelas. Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat lemahnya transparansi dan pengawasan pengelolaan anggaran desa,” lanjutnya.

LPK Jatim Minta Rincian Anggaran dan Realisasi Proyek Dibuka

Sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi pengelolaan keuangan desa, LPK Jawa Timur meminta Pemerintah Desa Tanjung Pecinan memberikan penjelasan mengenai sejumlah hal penting, meliputi:

  1. Total anggaran proyek yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
  2. Jumlah anggaran yang telah dicairkan beserta rincian penggunaannya.
  3. Mekanisme pengelolaan keuangan serta pihak yang memiliki kewenangan dalam pencairan dan penggunaan dana.
  4. Alasan masih adanya sejumlah pekerjaan fisik yang disebut belum dilaksanakan.
  5. Jadwal pelaksanaan dan kepastian penyelesaian seluruh pekerjaan yang telah dianggarkan.
Baca juga:
Rupiah Melemah ke Rp16.271, BI Turunkan Suku Bunga ke 5%

Bang Don menegaskan, pihaknya akan mendorong proses klarifikasi kepada pemerintah desa serta meminta instansi berwenang melakukan pemeriksaan apabila dalam proses penelusuran ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan, pencairan, penggunaan anggaran, dan realisasi pekerjaan.

“Ini bukan persoalan pribadi, melainkan menyangkut uang negara dan hak masyarakat. Kami meminta kepala desa maupun bendahara desa memberikan klarifikasi secara terbuka. Jika memang tidak ada penyimpangan, buktikan melalui dokumen pertanggungjawaban dan realisasi pekerjaan di lapangan,” tutupnya.

Klarifikasi Pemerintah Desa Diperlukan

Persoalan ini tidak cukup hanya dijawab melalui pernyataan sepihak. Penjelasan dari kepala desa, bendahara desa, serta pihak terkait diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Tanjung Pecinan.

Terlebih, belum terlaksananya suatu pekerjaan fisik tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan anggaran. Diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, pencairan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya.

Dengan demikian, publik berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai penggunaan Dana Desa, sementara pemerintah desa juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.

Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari pertanggungjawaban penggunaan uang negara kepada masyarakat.