Berita

LBH Cakra Surati DPRD Situbondo, Desak Audiensi Terbuka: Pembangunan MI Miftahul Ulum Jangan Berhenti pada Seremoni, Transparansi Harus Dibuktikan

×

LBH Cakra Surati DPRD Situbondo, Desak Audiensi Terbuka: Pembangunan MI Miftahul Ulum Jangan Berhenti pada Seremoni, Transparansi Harus Dibuktikan

Sebarkan artikel ini

SITUBONDO — Persoalan pembangunan gedung MI Miftahul Ulum di Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, kembali mendapat perhatian. Kali ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra mengambil langkah resmi dengan melayangkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, meminta fasilitasi audiensi terbuka guna mengurai berbagai informasi dan pertanyaan yang berkembang terkait pelaksanaan pembangunan tersebut.

Langkah LBH Cakra bukan sekadar meminta ruang pertemuan. Lebih dari itu, lembaga hukum tersebut mendorong agar persoalan pembangunan yang menyangkut kepentingan publik tidak dibiarkan berputar dalam perdebatan tanpa ujung, sementara penjelasan substantif dari pihak-pihak terkait belum sepenuhnya diperoleh.

Ketua DPC LBH Cakra Situbondo, Nofika Syaiful Rahman, yang akrab disapa Opek, menegaskan bahwa surat tersebut merupakan bentuk dorongan terhadap keterbukaan informasi dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sesuai kewenangannya.

“Kami bersurat kepada DPRD Kabupaten Situbondo untuk meminta fasilitasi audiensi terbuka dengan menghadirkan pihak-pihak terkait pembangunan MI Miftahul Ulum. Jangan sampai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat hanya menjadi bahan perdebatan, tanpa ada forum resmi untuk memberikan penjelasan,” ungkap Opek.

Menurutnya, persoalan pembangunan tidak cukup disikapi dengan pernyataan normatif atau penjelasan sepihak. Diperlukan keterbukaan informasi, penjelasan yang dapat diuji, serta kesediaan pihak-pihak terkait untuk menjawab pertanyaan secara proporsional.

Opek menilai, apabila pembangunan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, maka keterbukaan seharusnya tidak menjadi sesuatu yang perlu dihindari. Sebaliknya, penjelasan yang transparan justru dapat mengakhiri spekulasi dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

“Kami berdiri secara independen. Tidak ada pihak mana pun yang menunggangi langkah kami. Kami tidak sedang mencari kambing hitam, tetapi ingin memastikan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik memperoleh penjelasan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Baca juga:
AMAKI Datangi DPRD Situbondo, Desak Kejelasan Proyek MI Miftahul Ulum Pokaan

Ia juga menekankan bahwa audiensi terbuka diharapkan tidak sekadar menjadi agenda formalitas atau pertemuan seremonial. Forum tersebut harus mampu menghadirkan jawaban atas hal-hal yang memang membutuhkan klarifikasi, termasuk aspek pelaksanaan pembangunan, keterbukaan informasi, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sesuai peran masing-masing.

“Jangan sampai publik terus diminta percaya, tetapi informasi yang dibutuhkan justru sulit diperoleh. Kalau memang semuanya sudah sesuai aturan, silakan dijelaskan secara terbuka. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki, sampaikan apa adanya. Transparansi bukan ancaman bagi pihak yang bekerja benar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Opek mengingatkan bahwa ramainya pembahasan pembangunan MI Miftahul Ulum di media sosial seharusnya menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memberikan klarifikasi secara objektif, bukan justru memperkeruh suasana melalui saling tuding.

Sebagai putra daerah Situbondo, ia menyatakan memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Namun, setiap langkah lanjutan, menurutnya, harus tetap berpijak pada bukti, hasil klarifikasi, dan mekanisme hukum yang berlaku.

“Jika dalam proses klarifikasi nantinya ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti dan data, tentu akan kami tindak lanjuti melalui jalur hukum sesuai ketentuan. Kami ingin persoalan ini terang, bukan sekadar ramai. Sebab, kepentingan publik tidak boleh dikalahkan oleh sikap tertutup,” tandasnya.

Kini, perhatian juga tertuju kepada DPRD Kabupaten Situbondo. Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD diharapkan dapat merespons permohonan tersebut secara proporsional dan memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan keterangan.

Publik tentu membutuhkan lebih dari sekadar kabar bahwa surat telah dilayangkan. Yang dinantikan adalah tindak lanjut konkret: apakah audiensi akan difasilitasi, siapa saja yang akan dihadirkan, dan sejauh mana pertanyaan masyarakat dapat dijawab secara terbuka.

Baca juga:
Ber-NU Tanpa Ber-PBNU, Slogan Lama yang Kembali Menggema di Tengah Dinamika NU

Sebab, transparansi tidak cukup dijanjikan melalui pernyataan. Transparansi harus dibuktikan melalui keterbukaan informasi dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap proses.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh informasi mengenai jadwal audiensi maupun tanggapan resmi DPRD Kabupaten Situbondo atas surat permohonan LBH Cakra.