SITUBONDO — Persoalan transparansi pembangunan MI Miftahul Ulum di Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, memasuki babak baru. Sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pegiat media mendatangi kantor DPRD Kabupaten Situbondo, Kamis (22/10/2026), untuk mengantarkan surat pengaduan masyarakat sekaligus permohonan audiensi.
Mereka yang hadir yakni Ketua LSM Penjara Indonesia, Mukhsin Al Fajar; Wahyudi dari LSM Teropong; Amir dari LSM LIRA; kreator TikTok Mr. Josh; serta Azis Chemoth dari GKS BASRA.
Sementara itu, sejumlah anggota aliansi lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Situbondo (AMAKI) tidak dapat hadir karena memiliki kepentingan lain.
Kedatangan tersebut merupakan tindak lanjut pengaduan LBH GKS BASRA dan AMAKI yang tertuang dalam surat bernomor 004/10/LBH-GKS-BASRA/X/2026, tertanggal 20 Oktober 2026. Melalui surat itu, mereka meminta DPRD memfasilitasi audiensi guna mengklarifikasi sejumlah persoalan terkait pembangunan MI Miftahul Ulum.
Kini, pertanyaan mengenai keterbukaan proyek tersebut secara resmi dibawa ke meja lembaga legislatif. Publik menunggu apakah pengaduan itu akan ditindaklanjuti melalui forum klarifikasi yang menghadirkan pihak-pihak terkait.

Bukan Sekadar Bangunan, Transparansi Anggaran Dipertanyakan
Dalam surat pengaduannya, LBH GKS BASRA dan AMAKI menyoroti belum jelasnya sumber pendanaan, nilai anggaran, status penerima bantuan, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, hingga keterbukaan informasi pembangunan.
Pengadu juga menguraikan bahwa dalam pemantauan yang mereka lakukan sekitar 22 September 2026, papan informasi kegiatan belum terlihat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai identitas program, sumber dana, nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, serta jangka waktu pembangunan.
Namun, sumber pendanaan proyek belum dapat dipastikan berdasarkan dokumen resmi yang disebut dimiliki pengadu. Dugaan keterkaitan dengan bantuan atau hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 karena itu masih membutuhkan pembuktian melalui dokumen dan keterangan resmi.
Bagi pengadu, persoalan mendasar yang perlu dijawab bukan sekadar ada atau tidaknya papan informasi, melainkan apakah sumber anggaran, pihak yang bertanggung jawab, dan pelaksanaan pembangunan dapat dijelaskan secara terbuka.

Informasi Dugaan Arahan Pemasangan Papan Perlu Diklarifikasi
Surat pengaduan itu juga memuat informasi yang dikaitkan dengan seseorang berinisial NY mengenai dugaan arahan agar papan informasi kegiatan tidak dipasang. Nama Ir. Yoyok Mulyadi, yang dalam surat disebut sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), turut muncul dalam konteks informasi tersebut.
Akan tetapi, informasi itu masih memerlukan konfirmasi langsung dan pemeriksaan terhadap konteks pernyataan serta dokumen pendukungnya. Pencantuman nama dalam pengaduan bukan bukti bahwa seseorang telah memberikan instruksi atau melakukan pelanggaran.
Karena itu, klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut menjadi penting agar persoalan tidak berkembang menjadi tudingan sepihak. Penilaian harus didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata informasi yang beredar.

Mutu Pekerjaan dan Keselamatan Siswa Ikut Menjadi Perhatian
Selain transparansi anggaran, pengaduan tersebut meminta kejelasan mengenai pelaksanaan teknis pembangunan, pengawasan pekerjaan, dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Aspek yang ingin diklarifikasi antara lain pengamanan area pembangunan, rambu peringatan, pembatasan akses ke area berbahaya, penggunaan perlengkapan keselamatan, serta perlindungan terhadap peserta didik dan tenaga pendidik.
Pengadu juga meminta penjelasan mengenai kesesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, keberadaan pengawas atau konsultan apabila ditunjuk, serta dokumen pemeriksaan mutu dan laporan perkembangan pekerjaan.
Hal-hal tersebut perlu diperiksa berdasarkan kondisi lapangan, dokumen pelaksanaan, dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pertanyaan mengenai mutu pekerjaan maupun penerapan K3 dapat dijawab melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DPRD Diharapkan Memfasilitasi Forum Klarifikasi
Melalui suratnya, LBH GKS BASRA dan AMAKI meminta DPRD Kabupaten Situbondo memfasilitasi audiensi dengan melibatkan pihak-pihak yang relevan, termasuk unsur Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, pengelola madrasah, pimpinan yayasan, bendahara, panitia pembangunan, pelaksana pekerjaan, serta pengawas atau konsultan apabila ada.
Jika sumber pendanaan terbukti berasal dari bantuan atau hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pengadu juga meminta keterlibatan instansi provinsi yang menangani program tersebut.
Dokumen yang diminta untuk diperlihatkan atau diakses melalui mekanisme yang sah meliputi dokumen penetapan penerima bantuan, proposal, perjanjian hibah atau dokumen bantuan, RAB, spesifikasi teknis, dokumen penyaluran dana, laporan kemajuan, dan laporan pertanggungjawaban.
Pengadu turut mendorong agar hasil audiensi dituangkan dalam berita acara dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian yang didukung bukti, mereka meminta persoalan tersebut diteruskan kepada instansi berwenang.

Publik Menunggu Kejelasan, Bukan Perdebatan Tanpa Ujung
Kedatangan perwakilan AMAKI ke kantor DPRD Situbondo menandai langkah lanjutan dalam upaya meminta penjelasan mengenai pembangunan MI Miftahul Ulum. Namun, pengaduan bukanlah putusan, dan pertanyaan yang diajukan belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran.
Yang dibutuhkan sekarang adalah proses klarifikasi yang terbuka, pemeriksaan dokumen, serta keterangan resmi dari pihak-pihak terkait. Apabila seluruh aspek pembangunan telah sesuai ketentuan, penjelasan berbasis dokumen dapat membantu menjawab pertanyaan publik. Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian, tindak lanjut harus dilakukan melalui mekanisme yang sah.
Hingga berita ini disusun, hasil audiensi maupun jawaban resmi DPRD Kabupaten Situbondo belum tercantum dalam dokumen pengaduan yang menjadi dasar pemberitaan. Konfirmasi kepada DPRD masih diperlukan untuk mengetahui sikap dan tindak lanjut lembaga tersebut.
Sebab, pembangunan fasilitas pendidikan tidak cukup hanya berdiri secara fisik. Informasi mengenai sumber dana, tanggung jawab pelaksana, mutu pekerjaan, dan keselamatan lingkungan sekolah juga harus dapat dijelaskan secara terang.
Berita ini disusun berdasarkan informasi kedatangan perwakilan AMAKI dan isi surat pengaduan LBH GKS BASRA dan AMAKI tertanggal 20 Oktober 2026. Dugaan yang disebutkan masih memerlukan verifikasi dan tidak dimaksudkan sebagai penetapan kesalahan pihak mana pun. Redaksi membuka ruang hak jawab dan koreksi sesuai ketentuan yang berlaku.












