JAKARTA – Pemerintah pusat mulai memperketat pengawasan terhadap birokrasi dan aparatur negara. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah bergerak cepat membersihkan praktik pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan yang dinilai menghambat laju ekonomi nasional.
Dalam pernyataannya pada Rabu (20/5/2026), Prabowo menegaskan bahwa para menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga negara tidak boleh ragu mengambil tindakan terhadap aparatur yang terbukti melanggar aturan.
Ia meminta reformasi internal dilakukan secara nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Menurutnya, birokrasi yang bersih menjadi syarat penting untuk mempercepat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasinya masing-masing, jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak,” ujar Prabowo.
Presiden juga menekankan bahwa tidak ada jabatan yang bersifat permanen di lingkungan pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti berkinerja buruk atau terlibat pelanggaran hukum dipastikan dapat digantikan sewaktu-waktu.
Pemerintah, kata dia, siap menjatuhkan sanksi tegas, termasuk pemberhentian maupun penonaktifan pegawai yang melakukan penyimpangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan efek jera, baik secara sosial maupun profesional di lingkungan birokrasi.
Selain menyasar kementerian dan lembaga pusat, Prabowo turut meminta kepala daerah di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi melakukan pembersihan internal secara menyeluruh. Ia menilai pengawasan tidak akan efektif tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengungkap bahwa pemerintah kini memiliki dukungan teknologi canggih untuk mendeteksi dugaan penyelewengan anggaran maupun aset negara. Teknologi tersebut disebut mampu membantu proses pengawasan secara lebih cepat dan akurat.
Pemerintah bahkan berencana mengintegrasikan sistem pertahanan berteknologi tinggi, termasuk radar bawah tanah dan satelit beresolusi tinggi, guna melacak dugaan penyembunyian aset ilegal maupun bunker tersembunyi.
Di sisi lain, Prabowo menyoroti tantangan besar dalam penegakan hukum yang kerap terhambat oleh keberadaan oknum aparat berseragam yang diduga menjadi pelindung pelanggaran tertentu.
Untuk mengatasi persoalan itu, ia meminta masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan. Presiden mendorong warga memanfaatkan telepon genggam untuk merekam dan melaporkan tindakan aparat yang dianggap menyimpang.
Meski demikian, Prabowo meyakini mayoritas ASN di Indonesia tetap bekerja dengan integritas dan dedikasi tinggi. Namun, menurutnya, tindakan tegas tetap diperlukan terhadap segelintir oknum yang mencoreng nama institusi dan merasa kebal terhadap perubahan kepemimpinan nasional.
(Mch)
