JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan kesiapan mereka dalam mengawal peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang berlangsung pada Jumat (1/5/2026) di Jakarta. Pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis sekaligus menjamin hak para buruh untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Polri menyatakan bahwa kebebasan berpendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi negara. Karena itu, aparat kepolisian memastikan setiap rangkaian aksi buruh dapat berjalan aman, tertib, dan tetap menghormati nilai-nilai demokrasi.
Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa institusinya menghormati hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat.
“Polri menjamin hak konstitusional buruh untuk menyampaikan pendapat secara aman, tertib, dan bermartabat. Kami memahami bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi,” ujar Johnny di Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Ia menambahkan, kehadiran aparat kepolisian di tengah aksi bukan untuk membatasi ruang demokrasi. Sebaliknya, personel di lapangan ditugaskan agar kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung kondusif dan memberikan rasa aman bagi seluruh peserta aksi.
Menurutnya, seluruh anggota yang diterjunkan telah diarahkan untuk mengedepankan pendekatan persuasif, profesional, dan humanis selama pengamanan berlangsung.
“Kami ingin para buruh yang menyampaikan aspirasi merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” katanya.
Selain fokus pada pengamanan aksi, kepolisian juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait guna mengatur arus lalu lintas dan menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan normal selama peringatan May Day berlangsung.
Pengamanan juga difokuskan pada titik-titik konsentrasi massa untuk memastikan situasi tetap terkendali dan tidak mengganggu fasilitas umum.
Di sisi lain, Polri mengimbau seluruh peserta aksi Hari Buruh Internasional agar menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Masyarakat diminta ikut menjaga fasilitas publik sehingga kegiatan dapat berlangsung lancar serta tetap mencerminkan semangat demokrasi yang bermartabat.
(Mch)
