JAKARTA – Pusat Sejarah (Pusjarah) Polri menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun Anggaran 2026 di Hotel Oakwood Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, pada 11–12 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Reaktualisasi Tribrata dan Catur Prasetya untuk Penguatan Polri Presisi dalam Mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026”.
Rakernis dihadiri Kepala Pusat Sejarah Polri Brigjen Pol Abas Basuni, pejabat utama Pusjarah Polri, serta peserta dari berbagai satuan kerja Mabes Polri dan kewilayahan yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.
Dalam sambutannya, Brigjen Pol Abas Basuni menegaskan bahwa Pusjarah Polri memiliki peran penting dalam menjaga dan menginternalisasikan nilai-nilai sejarah di lingkungan kepolisian. Menurutnya, tugas Pusjarah tidak hanya sebatas penelitian dan dokumentasi sejarah, tetapi juga menjaga sistem nilai yang menjadi identitas institusi Polri.
“Profesionalisme tugas Polri tidak dapat diwujudkan secara instan, melainkan melalui program dan kebijakan yang nyata. Nilai Tribrata dan Catur Prasetya menjadi pedoman hidup sekaligus pedoman kerja anggota Polri,” ujar Abas Basuni, Senin (11/5/2026).
Ia menambahkan, konsep Polri Presisi harus dipahami dalam konteks sejarah dan perkembangan zaman, mulai dari pendekatan prediktif, responsibilitas, hingga transparansi berkeadilan. Menurutnya, sejarah menjadi fondasi penting dalam menjaga identitas dan integritas anggota Polri.
“Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah menjadi pengingat bagi insan Bhayangkara untuk terus menjaga identitas bangsa dan memberikan pelayanan yang berintegritas kepada masyarakat,” katanya.
Rakernis turut menghadirkan sejumlah narasumber dari internal Polri dan Kompolnas. Irwasum Polri yang diwakili Brigjen Pol Eddy Hermanto menyampaikan materi mengenai penguatan integritas dan profesionalisme menuju Polri Presisi.
Sementara itu, As SDM Kapolri yang diwakili Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto membahas penguatan sumber daya manusia dalam mendukung profesionalisme anggota Polri.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir juga memberikan paparan terkait tantangan komunikasi publik di era digital. Ia menekankan pentingnya implementasi Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang fungsi kehumasan.
Menurut Johnny, setiap personel Polri memiliki peran dalam menyampaikan informasi secara terbuka, profesional, dan mudah dipahami masyarakat agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai kinerja kepolisian.
Ia juga menyoroti tantangan berupa misinformasi, disinformasi, dan malinformasi di ruang digital. Karena itu, diperlukan penguatan manajemen media dan penyampaian informasi yang faktual serta dapat dipercaya.
“Reputasi Polri terbentuk dari akumulasi kinerja, sikap, dan interaksi personel dengan masyarakat yang dilakukan secara konsisten,” ujar Johnny.
Selain itu, Komisioner Kompolnas RI Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasari turut memberikan materi mengenai perspektif Kompolnas terhadap integritas dan profesionalisme anggota Polri. Kompolnas mengapresiasi langkah Pusjarah Polri dalam memperkuat nilai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat kepada seluruh personel.
Rakernis juga menghadirkan Kadiv Propam Polri yang diwakili AKBP Dr. H. Heru Waluyo. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa Tribrata merupakan pedoman hidup, sedangkan Catur Prasetya menjadi pedoman kerja anggota Polri.
Menurutnya, penguatan kembali nilai-nilai tersebut penting untuk meminimalisir pelanggaran disiplin, kode etik, maupun tindak pidana di lingkungan kepolisian.
Melalui Rakernis 2026 ini, Pusjarah Polri berharap nilai-nilai dasar kepolisian dapat terus terjaga dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sekaligus memperkuat pengabdian Polri kepada masyarakat di tengah tantangan perkembangan zaman dan era digital.
(Mch)
